A. Pengertian sistem Politik
1. Pengertian Sistem
Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan
terorganisasi.
2. Pengertian Politik
Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota.Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalamNegara/kehidupan Negara.16
Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan,
dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada
dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik
biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.17
Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah danmasyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikattentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
3. Pengertian Sistem Politik
Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip,yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengaturpemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan caramengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara danhubungan Negara dengan Negara.18
Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau carakerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satusama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng
4. Pengertian Sistem Politik di Indonesia
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhanberbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umumtermasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilankeputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalamkonstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). DalamPenyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yangseimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastrukturpolitik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuanmasyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalahLembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalamUUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuatkeputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa,Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group),Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politiklainnya adalah merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilahmasyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai inputdalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkankeputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.
B. Proses Politik Di Indonesia
Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari
masa-masa berikut ini:19
-Masa prakolonial
-Masa kolonial (penjajahan)
-Masa Demokrasi Liberal
-Masa Demokrasi terpimpin
-Masa Demokrasi Pancasila
-Masa Reformasi
Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dari aspek :
-Penyaluran tuntutan
-Pemeliharaan nilai
-Kapabilitas
-Integrasi vertikal
-Integrasi horizontal
-Gaya politik
-Kepemimpinan
-Partisipasi massa
-Keterlibatan militer
-Aparat negara
-Stabilitas20
Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut :
1. Masa prakolonial (Kerajaan)
Penyaluran tuntutan – rendah dan terpenuhi
-Pemeliharaan nilai – disesuikan dengan penguasa
-Kapabilitas – SDA melimpah
-Integrasi vertikal – atas bawah
-Integrasi horizontal – nampak hanya sesama penguasa kerajaan
-Gaya politik – kerajaan
-Kepemimpinan – raja, pangeran dan keluarga kerajaan
-Partisipasi massa – sangat rendah
-Keterlibatan militer – sangat kuat karena berkaitan dengan perang
-Aparat negara – loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah
-Stabilitas – stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang
2. Masa kolonial (penjajahan)
-Penyaluran tuntutan – rendah dan tidak terpenuhi
-Pemeliharaan nilai – sering terjadi pelanggaran ham
-Kapabilitas – melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah
-Integrasi vertikal – atas bawah tidak harmonis
-Integrasi horizontal – harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi
-Gaya politik – penjajahan, politik belah bambu (memecah belah)
-Kepemimpinan – dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat
-Partisipasi massa – sangat rendah bahkan tidak ada
-Keterlibatan militer – sangat besar
-Aparat negara – loyal kepada penjajah
-Stabilitas – stabil tapi dalam kondisi mudah pecah
3. Masa Demokrasi Liberal
-Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum memadani
-Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM tinggi
-Kapabilitas – baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial
-Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
-Integrasi horizontal- disintegrasi, muncul solidarity makers dan
administrator
-Gaya politik – ideologis
-Kepemimpinan – angkatan sumpah pemuda tahun 1928
-Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan muncul kudeta
-Keterlibatan militer – militer dikuasai oleh sipil
-Aparat negara – loyak kepada kepentingan kelompok atau partai
-Stabilitas - instabilitas
4. Masa Demokrasi terpimpin
-Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas
-Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM rendah
-Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju
-Integrasi vertikal – atas bawah
-Integrasi horizontal – berperan solidarity makers,
-Gaya politik – ideolog, nasakom
-Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan paternalistik
-Partisipasi massa – dibatasi
-Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan
-Aparat negara – loyal kepada negara
-Stabilitas - stabil
5. Masa Demokrasi Pancasila
-Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi
-Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM
-Kapabilitas – sistem terbuka
-Integrasi vertikal – atas bawah
-Integrasi horizontal – nampak
-Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan
-Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI
-Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi
-Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI
-Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar)
-Stabilitas stabil
6. Masa Reformasi
-Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuhi
-Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi
-Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah
-Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
-Integrasi horizontal – nampak, muncul kebebasan (euforia)
-Gaya politik – pragmatik
-Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi
-Partisipasi massa – tinggi
-Keterlibatan militer – dibatasi
-Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan pemerintah
-Stabilitas – instabil
C. Sejarah Sistem Politik di Indonesia
Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi didalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarahBangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam prosespolitik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yangberputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka,karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.21
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangansaja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatantradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretansekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitupendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan
Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitassistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan.Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantarapara pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikutioleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik diukur dari sudutmoral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkatprestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalammasyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.
Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahanpolitik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan darilingkungan internasional.
Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes
mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).
Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :
1.Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber dayamanusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudiandigunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah,pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akanmemberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yangkemudian menghidupkan negara.
2.Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolahsedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan sepertisembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat.Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembalididistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
3.Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkahlaku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasiindividu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintahmembutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkanketerlibatan masyarakat terkekang.
4.Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secaraselektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterimakebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
5.Kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input danoutput, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi olehmasukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadiukuran kapabilitas responsif. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuahnegara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkansekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdaganganinternasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau
berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada
negara-negara berkembang.
D. Perbedaan sistem politik di berbagai Negara
1. Sistem Politik Di Negara Komunis
Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milk pribadi,peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka,tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dankebebasan berpendapat
2. Sistem Politik Di Negara Liberal
Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok;pembatasan kekuasaan; khususnya dari pemerintah dan agama; penegakan hukum;pertukaran gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan yangdidalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas
3. Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia
Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan
kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik
demokrasi di Indonesia adalah :
1. Ide kedaulatan rakyat
2. Negara berdasarkan atas hukum
3. Bentuk Republik
4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi
5. Pemerintahan yang bertanggung jawab
6. Sistem Pemilihan langsung
7. Sistem pemerintahan presidensiil
1. Pengertian Sistem
Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan
terorganisasi.
2. Pengertian Politik
Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota.Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalamNegara/kehidupan Negara.16
Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan,
dasar dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada
dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik
biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.17
Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah danmasyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikattentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
3. Pengertian Sistem Politik
Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip,yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengaturpemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan caramengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara danhubungan Negara dengan Negara.18
Sistem Politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah Mekanisme atau carakerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satusama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng
4. Pengertian Sistem Politik di Indonesia
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhanberbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umumtermasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilankeputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalamkonstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). DalamPenyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yangseimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastrukturpolitik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuanmasyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalahLembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalamUUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuatkeputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa,Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group),Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politiklainnya adalah merupakan infrastruktur politik, melalui badan-badan inilahmasyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai inputdalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkankeputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.
B. Proses Politik Di Indonesia
Sejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari
masa-masa berikut ini:19
-Masa prakolonial
-Masa kolonial (penjajahan)
-Masa Demokrasi Liberal
-Masa Demokrasi terpimpin
-Masa Demokrasi Pancasila
-Masa Reformasi
Masing-masing masa tersebut kemudian dianalisis secara sistematis dari aspek :
-Penyaluran tuntutan
-Pemeliharaan nilai
-Kapabilitas
-Integrasi vertikal
-Integrasi horizontal
-Gaya politik
-Kepemimpinan
-Partisipasi massa
-Keterlibatan militer
-Aparat negara
-Stabilitas20
Bila diuraikan kembali maka diperoleh analisis sebagai berikut :
1. Masa prakolonial (Kerajaan)
Penyaluran tuntutan – rendah dan terpenuhi
-Pemeliharaan nilai – disesuikan dengan penguasa
-Kapabilitas – SDA melimpah
-Integrasi vertikal – atas bawah
-Integrasi horizontal – nampak hanya sesama penguasa kerajaan
-Gaya politik – kerajaan
-Kepemimpinan – raja, pangeran dan keluarga kerajaan
-Partisipasi massa – sangat rendah
-Keterlibatan militer – sangat kuat karena berkaitan dengan perang
-Aparat negara – loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah
-Stabilitas – stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang
2. Masa kolonial (penjajahan)
-Penyaluran tuntutan – rendah dan tidak terpenuhi
-Pemeliharaan nilai – sering terjadi pelanggaran ham
-Kapabilitas – melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah
-Integrasi vertikal – atas bawah tidak harmonis
-Integrasi horizontal – harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi
-Gaya politik – penjajahan, politik belah bambu (memecah belah)
-Kepemimpinan – dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat
-Partisipasi massa – sangat rendah bahkan tidak ada
-Keterlibatan militer – sangat besar
-Aparat negara – loyal kepada penjajah
-Stabilitas – stabil tapi dalam kondisi mudah pecah
3. Masa Demokrasi Liberal
-Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum memadani
-Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM tinggi
-Kapabilitas – baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial
-Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
-Integrasi horizontal- disintegrasi, muncul solidarity makers dan
administrator
-Gaya politik – ideologis
-Kepemimpinan – angkatan sumpah pemuda tahun 1928
-Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan muncul kudeta
-Keterlibatan militer – militer dikuasai oleh sipil
-Aparat negara – loyak kepada kepentingan kelompok atau partai
-Stabilitas - instabilitas
4. Masa Demokrasi terpimpin
-Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas
-Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM rendah
-Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju
-Integrasi vertikal – atas bawah
-Integrasi horizontal – berperan solidarity makers,
-Gaya politik – ideolog, nasakom
-Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan paternalistik
-Partisipasi massa – dibatasi
-Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan
-Aparat negara – loyal kepada negara
-Stabilitas - stabil
5. Masa Demokrasi Pancasila
-Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi
-Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM
-Kapabilitas – sistem terbuka
-Integrasi vertikal – atas bawah
-Integrasi horizontal – nampak
-Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan
-Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI
-Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi
-Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI
-Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar)
-Stabilitas stabil
6. Masa Reformasi
-Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuhi
-Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi
-Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah
-Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
-Integrasi horizontal – nampak, muncul kebebasan (euforia)
-Gaya politik – pragmatik
-Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi
-Partisipasi massa – tinggi
-Keterlibatan militer – dibatasi
-Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan pemerintah
-Stabilitas – instabil
C. Sejarah Sistem Politik di Indonesia
Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi didalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarahBangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam prosespolitik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yangberputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka,karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.21
Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangansaja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatantradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretansekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitupendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan
Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitassistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan.Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantarapara pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikutioleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik diukur dari sudutmoral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkatprestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalammasyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional.
Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahanpolitik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan darilingkungan internasional.
Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes
mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper).
Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :
1.Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber dayamanusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudiandigunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah,pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akanmemberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yangkemudian menghidupkan negara.
2.Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolahsedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan sepertisembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat.Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembalididistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
3.Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkahlaku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasiindividu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintahmembutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkanketerlibatan masyarakat terkekang.
4.Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secaraselektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterimakebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
5.Kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input danoutput, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi olehmasukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadiukuran kapabilitas responsif. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuahnegara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkansekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdaganganinternasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau
berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada
negara-negara berkembang.
D. Perbedaan sistem politik di berbagai Negara
1. Sistem Politik Di Negara Komunis
Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milk pribadi,peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka,tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dankebebasan berpendapat
2. Sistem Politik Di Negara Liberal
Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok;pembatasan kekuasaan; khususnya dari pemerintah dan agama; penegakan hukum;pertukaran gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan yangdidalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas
3. Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia
Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan
kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik
demokrasi di Indonesia adalah :
1. Ide kedaulatan rakyat
2. Negara berdasarkan atas hukum
3. Bentuk Republik
4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi
5. Pemerintahan yang bertanggung jawab
6. Sistem Pemilihan langsung
7. Sistem pemerintahan presidensiil
0 komentar:
Posting Komentar